Sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur :
Sebagai pedagang yang hanya ingin cari untung, tentu sasaran utamanya adalah uang konsumen, tidak memperdulikan kriteria lainnya. Tidak peduli itu konsumen itu orang jahat atau baik, orang berpendidikan tinggi atau rendah, kaya atau miskin, SARA dan uang pelanggan pun tidak peduli dari mana asalnya, yang penting bisa berpindah tangan kepada pedagang.
Setelah berdagang, Pedagang menutup dagangan dan menghitung untung dan rugi. konsumen pun pulang dengan menikmati konsumsinya.
Pedagang akan terus berfikir bagaimana tetap bertahan dan terus maju dengan perniagaannya tersebut.
Diantara para pegadang terjadi persaingan, begitu pula diantara para konsumen, muncul persaingan, maka muncul adanya pemenang dari persaingan, muncul pemimpin.
Pada persaingan tersebut ada yang sehat dan yang tidak sehat.
- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik;
- Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara;
- Tingkat kemerdekaan tertentu yang diakui di suatu negara;
- Suatu sistem perwakilan;
- Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
Alat kelengkapan negara atau lembaga-lembaga negara
- SUPRA STRUKTUR
- MPR;
- DPR;
- PRESIDEN;
- MAHKAMAH AGUNG;
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- INFRA STRUKTUR
- PARTAI POLITIK;
- GOLONGAN KEPENTINGAN;
- GOLONGAN PENEKANAAN;
- ALAT KOMUNIKASI POLITIK;
- TOKOH-TOKOH POLITIK
(http://save1310.blogspot.com/2011/04/struktur-pemerintahan-indonesia.html)
pada http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/22/profil-dan-struktur-lembaga-negara-menurut-uud-1945-negara-republik-indonesia/ dikupas lengkap tentang Lembaga Negara Republik Indonesia, bahkan disebutkan juga bahwa anggota dewan saat ini adalah yang ke-17 sejak berdirinya dewan 67 Tahun yang lalu.
Dalam rantai demokrasi memang ada tiga lingkaran besar yang biasa disebut Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. dimana semua lingkaran tersebut sejatinya sebagai wakil rakyat dan penjaga tetap tegaknya suatu komunitas yang disebut NEGARA.
Dalam Pemerintahan Indoensia untuk menjadi "Pengurus" Negara harus "melewati" Anggota Partai Politik atau "Sekumpulan Anggota Partai Politik". contoh : mau jadi Presiden/Wapres/Anggota DPR/MPR, harus "melewati" Anggota Partai Politik, mau jadi BPK, MK, KY, Ketua Lembaga/Badan Negara harus "melewati""Sekumpulan Anggota Partai Politik" bahkan dalam Pemerintahan yang berdaulat yang dipimpin oleh PRESIDEN RI yang dipilih oleh RAKYAT INDONESIA pun masih transaksional dengan ANGGOTA PARTAI POLITIK!
Kenapa? ada apa?
Saat ini ANGGOTA PARTAI POLITIK = ANGGOTA MPR/DPR/DPRD, WAKIL BUPATI/BUPATI, WAKIL WALIKOTA/WALIKOTA, WAKIL GUBERNUR/GUBERNUR, WAKIL MENTERI/MENTERI, WAKIL PRESIDEN/PRESIDEN. (mungkin wapres sekarang Bapak Budiono tidak berpolitik) sedemikian masifnya perubahan Demokrasi di Indonesia dikuasai anggota partai politik sejak kejatuhan ORDE BARU.
pada http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/22/profil-dan-struktur-lembaga-negara-menurut-uud-1945-negara-republik-indonesia/ dikupas lengkap tentang Lembaga Negara Republik Indonesia, bahkan disebutkan juga bahwa anggota dewan saat ini adalah yang ke-17 sejak berdirinya dewan 67 Tahun yang lalu.
Dalam rantai demokrasi memang ada tiga lingkaran besar yang biasa disebut Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. dimana semua lingkaran tersebut sejatinya sebagai wakil rakyat dan penjaga tetap tegaknya suatu komunitas yang disebut NEGARA.
Dalam Pemerintahan Indoensia untuk menjadi "Pengurus" Negara harus "melewati" Anggota Partai Politik atau "Sekumpulan Anggota Partai Politik". contoh : mau jadi Presiden/Wapres/Anggota DPR/MPR, harus "melewati" Anggota Partai Politik, mau jadi BPK, MK, KY, Ketua Lembaga/Badan Negara harus "melewati""Sekumpulan Anggota Partai Politik" bahkan dalam Pemerintahan yang berdaulat yang dipimpin oleh PRESIDEN RI yang dipilih oleh RAKYAT INDONESIA pun masih transaksional dengan ANGGOTA PARTAI POLITIK!
Kenapa? ada apa?
Saat ini ANGGOTA PARTAI POLITIK = ANGGOTA MPR/DPR/DPRD, WAKIL BUPATI/BUPATI, WAKIL WALIKOTA/WALIKOTA, WAKIL GUBERNUR/GUBERNUR, WAKIL MENTERI/MENTERI, WAKIL PRESIDEN/PRESIDEN. (mungkin wapres sekarang Bapak Budiono tidak berpolitik) sedemikian masifnya perubahan Demokrasi di Indonesia dikuasai anggota partai politik sejak kejatuhan ORDE BARU.
Anggota Partai politik di Indonesia itu seperti warung atau waralaba yang jual di Mall, dan Rakyat
Indonesia adalah Konsumennya. Dengan potensi penduduk yang mungkin pada tahun 2014 hampir mencapai
300juta jiwa, mungkin potensi pemilih di indonesia katakanlah 50% = 150juta
(klo KTPnya gk ada yg double bahkan triple).
Sebagai pedagang, melihat jumlah potensi konsumen yang
sedemikian besar tentu menggiurkan, banyak yang berbondong2 berdagang, Politik
di Indonesia sekarang ini seperti itu analoginya.
Sebagai pedagang yang hanya ingin cari untung, tentu sasaran utamanya adalah uang konsumen, tidak memperdulikan kriteria lainnya. Tidak peduli itu konsumen itu orang jahat atau baik, orang berpendidikan tinggi atau rendah, kaya atau miskin, SARA dan uang pelanggan pun tidak peduli dari mana asalnya, yang penting bisa berpindah tangan kepada pedagang.
Setelah berdagang, Pedagang menutup dagangan dan menghitung untung dan rugi. konsumen pun pulang dengan menikmati konsumsinya.
Pedagang akan terus berfikir bagaimana tetap bertahan dan terus maju dengan perniagaannya tersebut.
Konsumen pun akan mulai menilai dari konsumsi yang sudah
dinikmati, apakah puas atau tidak puas. Klo puas dia akan loyal, klo tidak dia
akan berpindah. Klo berlebih uangnya pelanggan akan membeli dari mana saja
untuk dinikmati.
Diantara para pegadang terjadi persaingan, begitu pula diantara para konsumen, muncul persaingan, maka muncul adanya pemenang dari persaingan, muncul pemimpin.
Pada persaingan tersebut ada yang sehat dan yang tidak sehat.
Apakah masih seperti ini gambaran anggota partai politik di
indonesia nanti tahun 2014?? Tentu sangat menyedihkan.
Semoga Anggota Partai Politik tidak seperti warung dan
pedagang, namun sebagai pejuang, militan, pasukan revolusi dari indonesia yang
menegakkan kebenaran dan keadilan, membangun rasa empati dan simpati kepada
rakyat.
Mengayomi dan melayani rakyat. Mengawasi pemerintahan untuk
kesejahteraan rakyat.
Demokrasi Indonesia tercemar oleh Anggota Partai Politik di
Pemerintahan!!!
Pemerintah seharusnya bersih dari Anggota Partai Politik
Saya rasa harus ada orang/badan yang menggemakan untuk penataan ulang sistem bernegara di Republik Indonesia
31 Agustus 2012
kumpulan berita tentang gema penataan ulang sistem bernegara
http://news.detik.com/read/2012/08/31/084651/2003949/10/ryaas-rasyid-seharusnya-semua-pejabat-publik-tak-berpartai-termasuk-presiden?9922032
http://news.detik.com/read/2012/08/31/081952/2003930/10/komisi-ii-dorong-semua-pejabat-publik-dilarang-berpolitik?nd771108bcj
http://news.detik.com/read/2012/08/31/090926/2003961/10/presiden-dilarang-berpolitik-sulit-gol-di-dpr
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/15170980/Kementerian.yang.Dikuasai.Parpol.Berpotensi.Menyeleweng
Saya rasa harus ada orang/badan yang menggemakan untuk penataan ulang sistem bernegara di Republik Indonesia
31 Agustus 2012
kumpulan berita tentang gema penataan ulang sistem bernegara
http://news.detik.com/read/2012/08/31/084651/2003949/10/ryaas-rasyid-seharusnya-semua-pejabat-publik-tak-berpartai-termasuk-presiden?9922032
http://news.detik.com/read/2012/08/31/081952/2003930/10/komisi-ii-dorong-semua-pejabat-publik-dilarang-berpolitik?nd771108bcj
http://news.detik.com/read/2012/08/31/090926/2003961/10/presiden-dilarang-berpolitik-sulit-gol-di-dpr
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/15170980/Kementerian.yang.Dikuasai.Parpol.Berpotensi.Menyeleweng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar